HARD NEWS
Sepekan, 182 Pembeli Honda CBR150R Lokal Antre di WMS
JAKARTA - PT
Wahana Makmur Sejati (WMS) sebagai diler utama sepeda motor Honda wilayah
Jakarta dan Tangerang telah mendapat pemesanan motor All new Honda CB150R
hingga ratusan unit. Hasil itu didapat dari system inden online yang dimulai 5
september 2014.
"Penjualan CBR150R per Kamis (11 September 2014) sudah 182
unit. Itu khusus wilayah WMS yakni Jakarta-Tangerang," terang Head of
Marketing Communication, Andra Friandana di Jakarta.
Dan menurut diler tersebut , pada kamis sore, total penjualaln motor
tersebut mencapai 724 unit.
1.500 pembeli pertama yang terdaftar
membeli sepeda motor tersebut pun akan mendapat jaket eksklusif 150
orang diantaranya akan diajak meet and greet bersama pembalap Team Repsol Honda
Moto Gp.
Honda all new Cb 150r ini dibandrol dengan harga Rp28,5 juta untuk warna standar dan
Rp29,1 juta untuk tipe Repsol.
SOFTNEWS
Ini Kelemahan iPhone 6 di Balik Keunggulannya
CUPERTINO - iPhone 6 diklaim memiliki beberapa spesifikasi menarik dan lebih
bertenaga dari smartphone Apple generasi sebelumnya. Namun, ponsel yang baru
diluncurkan 9 September lalu ini, ada satu kelemahan yakni tidak tahan terhadap
air.
Tentu saja, ini menjadi kekuatan/keunggulan bagi Sony maupun Samsung yang telah lebih dahulu menelurkan teknologi smartphone yang tahan terhadap air. Sementara, iPhone 6 tidak memiliki fitur yang dinamakan water resistant. Tentunya ini menjadi salah satu kelemahan.
Mensiasati kelemahan itu, perusahaan teknologi yang bermarkas di Cupertino, Amerika Serikat itu pun mengakalinya dengan sebuah sarung (case) smartphone kedap air bernama LifeProof, agar iPhone 6 bisa terlindungi dari percikan air.
Melalui sebuah video yang diunggah di YouTube, diungkapkan bagaimana sarung tersebut mampu melindungi perangkat pintar ini dari air.
Dengan bahan anti air itu, pengguna juga dimungkinkan untuk menggunakan iPhone 6 berfoto di dalam air.
“Anda akan bisa membawa iPhone kemanapun pergi, semisal bersepeda di gunung, berselancar, berlari atau bersenang-senang di pantai,” kata Apple seperti disadur Phonesreview, Senin (15/9/2014).
Pengguna yang penasaran bisa langsung menuju laman LifeProof. Harga untuk alat tersebut memang belum rilis, namun sebagai contoh harga LifeProof untuk iPhone 5 dan 5s berada pada kisaran USD79-89 (sekira Rp900 hingga Rp1 jutaan).
Tentu saja, ini menjadi kekuatan/keunggulan bagi Sony maupun Samsung yang telah lebih dahulu menelurkan teknologi smartphone yang tahan terhadap air. Sementara, iPhone 6 tidak memiliki fitur yang dinamakan water resistant. Tentunya ini menjadi salah satu kelemahan.
Mensiasati kelemahan itu, perusahaan teknologi yang bermarkas di Cupertino, Amerika Serikat itu pun mengakalinya dengan sebuah sarung (case) smartphone kedap air bernama LifeProof, agar iPhone 6 bisa terlindungi dari percikan air.
Melalui sebuah video yang diunggah di YouTube, diungkapkan bagaimana sarung tersebut mampu melindungi perangkat pintar ini dari air.
Dengan bahan anti air itu, pengguna juga dimungkinkan untuk menggunakan iPhone 6 berfoto di dalam air.
“Anda akan bisa membawa iPhone kemanapun pergi, semisal bersepeda di gunung, berselancar, berlari atau bersenang-senang di pantai,” kata Apple seperti disadur Phonesreview, Senin (15/9/2014).
Pengguna yang penasaran bisa langsung menuju laman LifeProof. Harga untuk alat tersebut memang belum rilis, namun sebagai contoh harga LifeProof untuk iPhone 5 dan 5s berada pada kisaran USD79-89 (sekira Rp900 hingga Rp1 jutaan).
FAKTA
(amr) Jokowi Klarifikasi Isu Jadi Presiden Boneka
(amr) Jokowi Klarifikasi Isu Jadi Presiden Boneka
Kamis, 12 Juni 2014, 13:11 WIB
antara
Gambar tempel capres Jokowi
dibagikan saat deklarasi dukungan tukang sapu untuk pasangan Joko Widodo dan
Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (5/6).
REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -
Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara 'Silaturrahim
Kiai Kampung untuk Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK)' di Pondok Pesantren
Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Kamis (12/6).
"Dalam kesempatan ini, saya ingin mencoba memberi pemahaman dan klarifikasi mengenai isu-isu yang banyak sekali beredar selama pencapresan saya. Ini penting supaya masyarakat bisa memilah-milah, mana yg benar, yang salah, yang isu dan bukan isu," kata Jokowi.
Dia mengakui selama melakukan perjalanan kampanye, ada beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh warga terkait beberapa isu seputar pencalonan dirinya sebagai presiden. "Pertama, mengenai isu penghapusan tunjangan sertifikasi guru. Itu tidak mungkin saya hilangkan, kalau ditambah pasti. Kalau dihapus ya bagaimana. Masa percaya dengan isu begitu. Logikanya kan gak masuk," ujar mantan wali kota Solo itu.
Dia menuturkan, isu kedua yang sering dipertanyakan, yaitu terkait fitnah yang menyebut dirinya memiliki nama panjang Herbertus Joko Widodo atau fitnah yang menyebut ayahnya merupakan warga Singapura. "Banyak memang yang mencari-cari kesalahan saya. Karena tidak berhasil menemukannya, akhirnya membuat fitnah, dan yang paling cepat menyebar pasti fitnah yang berkaitan dengan SARA," kata Jokowi.
Selanjutnya, dia mengungkapkan banyak juga warga yang menanyakan isu terkait penghapusan beras untuk warga miskin (raskin) dan keterlibatannya dalam kasus bus Transjakarta yang berkarat.
"Logikanya tidak masuk lah. Pengadaan bus-bus itu tanggung jawab pengguna anggaran, yaitu dinas terkait. Sedangkan, saya bertindak sebagai pihak yang hanya memerintahkan dinas untuk melakukan pembelian bus Transjakarta," ungkap Jokowi.
Terakhir, dia juga memberikan pemahaman terkait sebutan presiden boneka yang kerap ditujukan kepadanya. Dia mengatakan sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil, sehingga wewenang sebagai presiden itu akan dimanfaatkan dengan baik untuk menentukan menteri-menteri, ketua lembaga dan lain-lain.
"Dalam kesempatan ini, saya ingin mencoba memberi pemahaman dan klarifikasi mengenai isu-isu yang banyak sekali beredar selama pencapresan saya. Ini penting supaya masyarakat bisa memilah-milah, mana yg benar, yang salah, yang isu dan bukan isu," kata Jokowi.
Dia mengakui selama melakukan perjalanan kampanye, ada beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh warga terkait beberapa isu seputar pencalonan dirinya sebagai presiden. "Pertama, mengenai isu penghapusan tunjangan sertifikasi guru. Itu tidak mungkin saya hilangkan, kalau ditambah pasti. Kalau dihapus ya bagaimana. Masa percaya dengan isu begitu. Logikanya kan gak masuk," ujar mantan wali kota Solo itu.
Dia menuturkan, isu kedua yang sering dipertanyakan, yaitu terkait fitnah yang menyebut dirinya memiliki nama panjang Herbertus Joko Widodo atau fitnah yang menyebut ayahnya merupakan warga Singapura. "Banyak memang yang mencari-cari kesalahan saya. Karena tidak berhasil menemukannya, akhirnya membuat fitnah, dan yang paling cepat menyebar pasti fitnah yang berkaitan dengan SARA," kata Jokowi.
Selanjutnya, dia mengungkapkan banyak juga warga yang menanyakan isu terkait penghapusan beras untuk warga miskin (raskin) dan keterlibatannya dalam kasus bus Transjakarta yang berkarat.
"Logikanya tidak masuk lah. Pengadaan bus-bus itu tanggung jawab pengguna anggaran, yaitu dinas terkait. Sedangkan, saya bertindak sebagai pihak yang hanya memerintahkan dinas untuk melakukan pembelian bus Transjakarta," ungkap Jokowi.
Terakhir, dia juga memberikan pemahaman terkait sebutan presiden boneka yang kerap ditujukan kepadanya. Dia mengatakan sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil, sehingga wewenang sebagai presiden itu akan dimanfaatkan dengan baik untuk menentukan menteri-menteri, ketua lembaga dan lain-lain.
"Kalau mau kasih usul, silakan,
siapa saja boleh. Tapi, nanti yang memutuskan adalah presiden sebagai pemimpin
negara. Pemimpin itu harus tegas. Artinya, berani membuat keputusan dan berani
mengambil risiko. Itulah artinya tegas," tambah Jokowi.
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi turut didampingi oleh Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Akbar Faisal, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat Dedi Wahidi, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Tb Hasanuddin dan tim sukses pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Teten Masduki.
Dalam kunjungan tersebut, Jokowi turut didampingi oleh Ketua DPP Partai Nasional Demokrat Akbar Faisal, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat Dedi Wahidi, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Tb Hasanuddin dan tim sukses pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Teten Masduki.
OPINI
Jalur Pantura Cepat Rusak, Karena Korupsi?
Selasa, 19 Agustus 2014 | 06:00 WIB
KOMPAS
IMAGES Guru Besar Universitas Indonesia Prof
Rhenald Kasali
KOMPAS.com - KORUPSI? Kemungkinan besar selalu ada. Tetapi
ini sudah masuk dalam radar KPK. Pendapat umum mengatakan, di balik setiap
pengadaan besar-besaran selalu ada “tikus” besarnya.
Sama seperti banjir, kalau tak ada lagi banjir, maka tak ada lagi proyek Kopro Banjir (Komando Proyek Pencegahan Banjir) seperti yang dulu dipelihara para oknum di Jakarta. Selama bertahun-tahun, waduk-waduk penampung air dibiarkan penuh sampah dan dijadikan pemukiman. Baru sekarang ia dibenahi.
Berbicara mengenai jalur Pantura yang selalu rusak, kita selalu berpikir pasti spek konstruksinya dikurangi. Faktanya, beban jalan itu memang terlalu berat. Mungkin sama dengan beban jalur Trans Sumatera dan Trans Sulawesi. Bahkan kalau jadi, kelak Indonesia akan punya jalan tol sepanjang 2.700 kilometer yang menghubungkan Banda Aceh sampai Lampung. Tidak tanggung-tanggung, bujetnya Rp 150 triliun! Tapi bagaimana kalau bebannya keberatan?
Jalur laut yang diabaikan
Cepat rusaknya jalur Pantura dan Trans Sumatera ternyata ada hubungannya dengan jalur laut yang terabaikan. Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey dan IPC, menunjukkan, hanya 30 persen dari produksi hasil-hasil perkebunan dan manufaktur (seperti bubur kertas) yang diangkut dari Medan ke Jakarta lewat laut. Selebihnya, diangkut lewat darat.
Angka ini belum termasuk sawit dan produk turunannya, karet, kayu manis, gambir, sayur-sayuran, dan aneka mineral, besi dan seterusnya. Sekitar 70 persen hasil produksi itu, dibawa ke Jakarta lewat darat dengan truk-truk berkapasitas besar. Ini juga sama dengan suku cadang kendaraan dan otomotif.
Sebagian komponen otomotif yang datang dari Thailand, diturunkan di pelabuhan Tanjung Priok, lalu dibawa pakai truk ke lokasi perakitannya di Karawang. Nah, setelah jadi mobil, kemudian dikirim ke kota-kota lain di luar Pulau Jawa dengan truk-truk besar menuju pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Baru dari pelabuhan itulah, kendaraan diangkut dengan kapal laut menuju Balikpapan, Pontianak, Makassar, Manado, Jayapura dan sebagainya.
Itu baru otomotif. Bayangkan kalau semua hasil produksi yang terpusat di Cilegon, Tangerang, Jakarta, Karawang dan Cirebon melakukan hal serupa? Jelas Pantura cepat rusak.
Mengapa pengusaha tak memilih jalur laut? Inilah jawabannya.
Pertama, kebijakan subsidi BBM terlalu difokuskan untuk angkutan darat. Kita semua tahu kebijakan pemerintah terhadap subsidi BBM bersifat diskriminatif. Akibatnya, harga BBM angkutan laut lebih mahal. Padahal jalan tol laut dibuat oleh Tuhan, bebas biaya. Cukup buat pelabuhan yang bagus saja.
Kedua, birokrasi di pelabuhan tidak cepat dibenahi. Ribetnya urusan bongkar muat yang diurus banyak pihak membuat urusan menjadi lama dan tak pasti. Bea cukai, karantina, imigrasi, perhubungan, dan sebagainya bak pemerintahan yang urus dirinya masing-masing.
Sewaktu saya tanya pada pengusaha mengapa hanya 30 persen yang diangkut lewat jalur laut, mereka cepat menjawab: sudah mahal, ketidakpastiannya tinggi.
Ketiga jadwal kedatangan kapal tidak dikelola dengan baik sehingga pengusaha harus mencari atau menyewa kapalnya sendiri. Jalur kapal dengan jadwal pasti yang bergerak bak pendulum dari barat ke timur seperti yang diusulkan RJ. Lino, belum serius dijalankan pemerintah.
Keempat, sudah laut di pelabuhannya kurang dalam, dermaga-dermaga kita sempit-sempit. Tak ada tempat yang memadai untuk menata arus barang dan pangkalan truk. Pelabuhan kita telah dikepung pemukiman liar yang padat. Akibat negatifnya sangat banyak seperti truk yang membawa muatan harus segera keluar pelabuhan begitu selesai bongkar. Apalagi tidak ada software yang mengatur supply dan demand-nya. Sebaliknya truk-truk yang kosong, datang dari jauh untuk membawa muatan barang impor keluar dari pelabuhan.
Ini tentu pemborosan. Jadi, jumlah truk yang ada adalah dua kali lipat dari yang seharusnya, membuat kota-kota di jalur Pantura, termasuk Jakarta macet oleh truk.
Sementara, karena lautnya dangkal, kapal-kapal pengakut peti kemas berkapasitas diatas 4.000 TEUS sulit merapat. Ini membuat biaya logistik makin mahal. Wajar kalau Faisal Basri menemukan harga Jeruk Mandarin dan Jeruk Pakistan lebih murah dari Jeruk Brastagi. Sebab hanya Tanjung Priok yang bisa menerima kapal-kapal besar.
Kelima, teknologi di pelabuhan kita masih perlu ditingkatkan. Diperlukan teknologi dan software manajemen dan birokrasi yang modern, disamping space yang luas untuk memudahkan penempatan barang.
Keenam, tentu saja diperlukan pelabuhan-pelabuhan yang terintegrasi. Malaysia sendiri tengah menjual kepada investor agar berinvestasi di pelabuhan Iskandaria yang luasnya 3 kali luas Pulau Singapura. Di situ jalin-menjalin sebuah kesatuan antara pelabuhan, kota wisata, kota produksi, perdagangan dan superblock perumahan. Artinya semua aktifitas kehidupan kepelabuhanan terjadi di satu tempat. Jadi truk-truk itu tak perlu keluar masuk pelabuhan sehingga potensi merusak jalan di luar bisa dieliminir.
Dan ketujuh, tentu saja diperlukan pola pikir baru dalam investasi. Diperlukan manajemen agilitas untuk menangkap peluang-peluang ini. Birokrasi kementerian harus berubah, dari keukeuh terhadap aturan yang saling membelenggu (aturan demi aturan dan harga diri kementerian) menjadi manajemen yang lincah dan berorientasi pada percepatan kesejahtraan rakyat (aturan yang pro daya saing, yang adaptif). Sekarang ini kita masih keukeuh dengan siapa yang pegang kuasa dan siapa yang pangkat jabatannya lebih tinggi. Birokratis sekali.
Sama seperti banjir, kalau tak ada lagi banjir, maka tak ada lagi proyek Kopro Banjir (Komando Proyek Pencegahan Banjir) seperti yang dulu dipelihara para oknum di Jakarta. Selama bertahun-tahun, waduk-waduk penampung air dibiarkan penuh sampah dan dijadikan pemukiman. Baru sekarang ia dibenahi.
Berbicara mengenai jalur Pantura yang selalu rusak, kita selalu berpikir pasti spek konstruksinya dikurangi. Faktanya, beban jalan itu memang terlalu berat. Mungkin sama dengan beban jalur Trans Sumatera dan Trans Sulawesi. Bahkan kalau jadi, kelak Indonesia akan punya jalan tol sepanjang 2.700 kilometer yang menghubungkan Banda Aceh sampai Lampung. Tidak tanggung-tanggung, bujetnya Rp 150 triliun! Tapi bagaimana kalau bebannya keberatan?
Jalur laut yang diabaikan
Cepat rusaknya jalur Pantura dan Trans Sumatera ternyata ada hubungannya dengan jalur laut yang terabaikan. Menurut studi yang dilakukan oleh McKinsey dan IPC, menunjukkan, hanya 30 persen dari produksi hasil-hasil perkebunan dan manufaktur (seperti bubur kertas) yang diangkut dari Medan ke Jakarta lewat laut. Selebihnya, diangkut lewat darat.
Angka ini belum termasuk sawit dan produk turunannya, karet, kayu manis, gambir, sayur-sayuran, dan aneka mineral, besi dan seterusnya. Sekitar 70 persen hasil produksi itu, dibawa ke Jakarta lewat darat dengan truk-truk berkapasitas besar. Ini juga sama dengan suku cadang kendaraan dan otomotif.
Sebagian komponen otomotif yang datang dari Thailand, diturunkan di pelabuhan Tanjung Priok, lalu dibawa pakai truk ke lokasi perakitannya di Karawang. Nah, setelah jadi mobil, kemudian dikirim ke kota-kota lain di luar Pulau Jawa dengan truk-truk besar menuju pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Baru dari pelabuhan itulah, kendaraan diangkut dengan kapal laut menuju Balikpapan, Pontianak, Makassar, Manado, Jayapura dan sebagainya.
Itu baru otomotif. Bayangkan kalau semua hasil produksi yang terpusat di Cilegon, Tangerang, Jakarta, Karawang dan Cirebon melakukan hal serupa? Jelas Pantura cepat rusak.
Mengapa pengusaha tak memilih jalur laut? Inilah jawabannya.
Pertama, kebijakan subsidi BBM terlalu difokuskan untuk angkutan darat. Kita semua tahu kebijakan pemerintah terhadap subsidi BBM bersifat diskriminatif. Akibatnya, harga BBM angkutan laut lebih mahal. Padahal jalan tol laut dibuat oleh Tuhan, bebas biaya. Cukup buat pelabuhan yang bagus saja.
Kedua, birokrasi di pelabuhan tidak cepat dibenahi. Ribetnya urusan bongkar muat yang diurus banyak pihak membuat urusan menjadi lama dan tak pasti. Bea cukai, karantina, imigrasi, perhubungan, dan sebagainya bak pemerintahan yang urus dirinya masing-masing.
Sewaktu saya tanya pada pengusaha mengapa hanya 30 persen yang diangkut lewat jalur laut, mereka cepat menjawab: sudah mahal, ketidakpastiannya tinggi.
Ketiga jadwal kedatangan kapal tidak dikelola dengan baik sehingga pengusaha harus mencari atau menyewa kapalnya sendiri. Jalur kapal dengan jadwal pasti yang bergerak bak pendulum dari barat ke timur seperti yang diusulkan RJ. Lino, belum serius dijalankan pemerintah.
Keempat, sudah laut di pelabuhannya kurang dalam, dermaga-dermaga kita sempit-sempit. Tak ada tempat yang memadai untuk menata arus barang dan pangkalan truk. Pelabuhan kita telah dikepung pemukiman liar yang padat. Akibat negatifnya sangat banyak seperti truk yang membawa muatan harus segera keluar pelabuhan begitu selesai bongkar. Apalagi tidak ada software yang mengatur supply dan demand-nya. Sebaliknya truk-truk yang kosong, datang dari jauh untuk membawa muatan barang impor keluar dari pelabuhan.
Ini tentu pemborosan. Jadi, jumlah truk yang ada adalah dua kali lipat dari yang seharusnya, membuat kota-kota di jalur Pantura, termasuk Jakarta macet oleh truk.
Sementara, karena lautnya dangkal, kapal-kapal pengakut peti kemas berkapasitas diatas 4.000 TEUS sulit merapat. Ini membuat biaya logistik makin mahal. Wajar kalau Faisal Basri menemukan harga Jeruk Mandarin dan Jeruk Pakistan lebih murah dari Jeruk Brastagi. Sebab hanya Tanjung Priok yang bisa menerima kapal-kapal besar.
Kelima, teknologi di pelabuhan kita masih perlu ditingkatkan. Diperlukan teknologi dan software manajemen dan birokrasi yang modern, disamping space yang luas untuk memudahkan penempatan barang.
Keenam, tentu saja diperlukan pelabuhan-pelabuhan yang terintegrasi. Malaysia sendiri tengah menjual kepada investor agar berinvestasi di pelabuhan Iskandaria yang luasnya 3 kali luas Pulau Singapura. Di situ jalin-menjalin sebuah kesatuan antara pelabuhan, kota wisata, kota produksi, perdagangan dan superblock perumahan. Artinya semua aktifitas kehidupan kepelabuhanan terjadi di satu tempat. Jadi truk-truk itu tak perlu keluar masuk pelabuhan sehingga potensi merusak jalan di luar bisa dieliminir.
Dan ketujuh, tentu saja diperlukan pola pikir baru dalam investasi. Diperlukan manajemen agilitas untuk menangkap peluang-peluang ini. Birokrasi kementerian harus berubah, dari keukeuh terhadap aturan yang saling membelenggu (aturan demi aturan dan harga diri kementerian) menjadi manajemen yang lincah dan berorientasi pada percepatan kesejahtraan rakyat (aturan yang pro daya saing, yang adaptif). Sekarang ini kita masih keukeuh dengan siapa yang pegang kuasa dan siapa yang pangkat jabatannya lebih tinggi. Birokratis sekali.
0 komentar:
Posting Komentar